Pasal 4
BAB 2 — PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(1) Kewenangan PPATK dalam meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi dilaksanakan baik secara elektronis maupun non elektronis. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi yang dikelola baik oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta maupun data dan informasi yang diterima oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta dari profesi tertentu terkait transaksi yang dilakukan untuk dan atas nama kliennya. (3) Instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta wajib memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh PPATK.
www.djpp.kemenkumham.go.id