PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE

Mengesahkan Agreement for the Establishment of the International Anti- Corruption Academy as an International Organization (Persetujuan Pendirian Akademi Antikorupsi Internasional sebagai Organisasi Internasional) yang telah ditandatangani pada tanggal 2 September 2010 di Wina, Austria yang naskah aslinya dalam Bahasa Arab, Bahasa China, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, dan Bahasa Spanyol, serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Arab, Bahasa China, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, dan Bahasa Spanyol.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 PERSETUJUAN PENDIRIAN AKADEMI ANTIKORUPSI INTERNASIONAL SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL PARA PIHAK MEMPERHATIKAN kontribusi penting dalam pemberantasan korupsi oleh Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal dari Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC); MENGAKUI persiapan-persiapan pada tingkat internasional dan khususnya upaya substansial Republik Austria melalui kerja sama erat dengan UNODC serta dengan ara Pihak pendiri lainnya dalam mendirikan Akademi Antikorupsi Internasional (IACA), (untuk selanjutnya disebut dengan “Akademi”) dan dukungan kuat mereka kepada Akademi; MEMPERHATIKAN upaya-upaya yang telah berjalan lama dan dukungan yang berkelanjutan oleh Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional (INTERPOL) dalam merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif untuk mencegah dan memerangi korupsi di seluruh dunia; MEMPERHATIKAN dukungan berharga dari Kantor Antipenipuan Eropa (OLAF) dan para peserta lainnya dalam upaya bersama ini; MENEKANKAN sifat global dan inklusif dari inisiatif ini dan pentingnya upaya untuk mencapai keragaman geografis; MENGAKUI pentingnya kolaborasi dalam upaya bersama pada tingkat global dan regional untuk mendukung UNCAC dan instrumen-instrumen internasional terkait lainnya; BERBAGI tujuan bersama berkenaan dengan pemberian bantuan teknis dan pengembangan sumber daya manusia sebagai instrumen-instrumen kunci dalam pemberantasan korupsi; MEMPERHATIKAN bahwa pendidikan antikorupsi, pelatihan dan penelitian profesional merupakan komponen-komponen penting dalam bantuan teknis dan pengembangan sumber daya manusia tersebut; BERHARAP untuk meningkatkan tujuan-tujuan bersama mereka dengan mendirikan Akademi berdasarkan perjanjian multilateral yang terbuka bagi Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi antarpemerintah lainnya (untuk selanjutnya disebut sebagai “Organisasi Internasional”) dan mengundang mereka untuk bergabung dan menjadi para Pihak pada Persetujuan ini; MENANGGAPI permintaan dari Republik Austria untuk menjadi tuan rumah Akademi di Laxenburg, dekat Wina; TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut: PASAL I Pendirian dan Status 1. Dengan ini Akademi didirikan sebagai suatu Organisasi Internasional. 2. Akademi wajib memiliki status hukum internasional secara penuh. 3. Akademi wajib memiliki kewenangan hukum, antara lain: (a) untuk melakukan kontrak; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 (b) untuk memperoleh dan melepaskan barang bergerak dan tidak bergerak; (c) untuk memulai dan menanggapi proses hukum; (d) untuk mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk memenuhi tujuan dan kegiatan-kegiatannya. 4. Akademi wajib beroperasi sesuai dengan Persetujuan ini. PASAL II Tujuan dan Kegiatan-Kegiatan 1. Tujuan dari Akademi adalah untuk memajukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien dengan (a) menyediakan pendidikan antikorupsi dan pelatihan profesional; (b) melakukan dan memfasilitasi penelitian terhadap semua aspek korupsi; (c) menyediakan berbagai bentuk bantuan teknis yang relevan dengan pemberantasan korupsi; (d) mendorong kerja sama dan jejaring internasional dalam pemberantasan korupsi. 2. Kegiatan-kegiatan Akademi wajib mematuhi prinsip kebebasan akademis, memenuhi standar- standar akademis dan profesional yang tertinggi dan mengatasi fenomena korupsi secara menyeluruh dan antardisiplin ilmu, dengan mempertimbangkan keragaman budaya, kesetaraan gender, dan perkembangan terkini di bidang korupsi pada tingkat global dan regional. PASAL III Kedudukan 1. Tempat kedudukan Akademi berlokasi di Laxenburg, Austria, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disepakati antara Akademi dan Republik Austria. 2. Akademi dapat mendirikan fasilitas-fasilitas di lokasi-lokasi lain apabila diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatannya. PASAL IV Badan Akademi wajib memiliki (a) suatu Majelis Para Pihak, selanjutnya disebut sebagai “Majelis”; (b) suatu Dewan Gubernur, selanjutnya disebut sebagai “Dewan”; (c) suatu Dewan Penasihat Senior Internasional; (d) suatu Dewan Penasihat Akademi Internasional; (e) seorang Dekan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 PASAL V Majelis Para Pihak 1. Majelis wajib bertindak sebagai forum bagi Para Pihak pada Persetujuan ini untuk berkonsultasi tentang keseluruhan kebijakan Akademi dan persoalan kepentingan lainnya dalam Persetujuan ini. 2. Majelis wajib terdiri atas wakil-wakil Para Pihak. Setiap Pihak wajib menunjuk seorang wakil untuk bertindak sebagai anggota Majelis. Setiap anggota Majelis memiliki satu suara. 3. Secara khusus, Majelis wajib: (a) mengadopsi rekomendasi-rekomendasi terkait dengan kebijakan dan pengelolaan Akademi sebagai pertimbangan Dewan; (b) mengadopsi program kerja dan anggaran Akademi sebagaimana diusulkan oleh Dewan; (c) terlibat dalam kegiatan-kegiatan penggalangan dana untuk Akademi sesuai dengan Pasal XI; (d) memilih anggota-anggota Dewan sesuai dengan Pasal VI; (e) memutuskan pemberhentian anggota-anggota Dewan berdasarkan dua pertiga suara mayoritas; (f) meninjau kembali kemajuan kegiatan-kegiatan Akademi berdasarkan, antara lain, laporan-laporan Dewan; (g) menyetujui perjanjian-perjanjian internasional; (h) menyetujui pendirian fasilitas-fasilitas di lokasi-lokasi lain. 4. Majelis wajib bersidang paling sedikit sekali dalam setahun dan wajib mengambil keputusan- keputusannya berdasarkan mayoritas sederhana kecuali ditentukan lain berdasarkan Persetujuan ini. Majelis wajib menetapkan tata cara dan wajib memilih pejabat-pejabatnya, termasuk Presiden dan dua Wakil Presiden. Anggota-anggota Dewan dan Dekan dapat berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan Majelis tanpa hak suara. PASAL VI Dewan Gubernur 1. Akademi wajib dipimpin oleh Dewan yang terdiri dari total sebelas anggota. Sembilan anggota wajib dipilih oleh Majelis dengan mempertimbangkan kualifikasi dan pengalaman mereka serta prinsip perimbangan distribusi geografis. Selain itu, UNODC dan Republik Austria masing-masing berhak untuk menunjuk satu anggota. Anggota-anggota Dewan wajib bertugas dalam kapasitas pribadinya selama jangka waktu enam tahun dan berhak dipilih/ditunjuk kembali untuk tidak lebih dari satu periode tambahan. Pada pemilihan pertama, lima anggota wajib dipilih hanya untuk satu periode tiga tahun. 2. Secara khusus, Dewan wajib: (a) memutuskan strategi, kebijakan, dan panduan kegiatan-kegiatan Akademi; (b) menetapkan aturan-aturan terkait penyelenggaraan Akademi, termasuk peraturan- peraturan keuangan dan staf; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 (c) menunjuk Dekan untuk satu periode empat tahun yang dapat diperbaharui, mengevaluasi kegiatan-kegiatannya, dan memberhentikan, apabila diperlukan, penunjukan Dekan; (d) membentuk, apabila diperlukan, Dewan Penasihat dan memilih anggota-anggotanya; (e) memilih anggota Dewan Penasihat Senior Internasional dan Dewan Penasihat Akademis Internasional, dengan mempertimbangkan kualifikasi dan pengalaman profesional mereka, prinsip perimbangan distribusi geografis, serta kesetaraan gender; (f) mengajukan program kerja dan anggaran Akademi kepada Majelis untuk disahkan; (g) menunjuk auditor eksternal independen; (h) menyetujui laporan-laporan keuangan tahunan Akademi yang telah diaudit; (i) melaporkan kepada Majelis kemajuan kegiatan-kegiatan Akademi; (j) mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi Majelis terkait dengan kebijakan dan pengelolaan Akademi; (k) menetapkan strategi dan panduan untuk memastikan sumber-sumber keuangan Akademi dan membantu upaya-upaya Dekan untuk memberlakukannya; (l) menentukan syarat-syarat penerimaan peserta dalam kegiatan-kegiatan akademis; (m) menyetujui pembentukan hubungan kerja sama sesuai dengan Pasal XIII; (n) menyerahkan perjanjian-perjanjian internasional kepada Majelis untuk mendapatkan persetujuan; (o) engevaluasi kegiatan-kegiatan Akademi berdasarkan laporan Dekan dan membuat rekomendasi berkenaan dengan kegiatan dimaksud. 3. Dewan wajib bersidang paling sedikit sekali dalam setahun di tempat kedudukan Akademi dan wajib mengambil keputusannya berdasarkan mayoritas sederhana, kecuali ditentukan lain berdasarkan Persetujuan ini. Dewan wajib menetapkan tata caranya, wajib memilih pejabat- pejabatnya, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Sidangnya, dan dapat membentuk komite apabila dianggap perlu demi terlaksananya Akademi secara efisien. PASAL VII Dewan Penasihat Senior Internasional 1. Dewan wajib diberi saran oleh Dewan Penasihat Senior Internasional (ISAB) yang beranggotakan hingga lima belas anggota yang merupakan tokoh-tokoh penting dengan prestasi luar biasa dari berbagai latar belakang yang penting untuk kegiatan-kegiatan Akademi. 2. Fungsi Dewan Penasihat Senior Internasional wajib mencerminkan kegiatan-kegiatan Akademi dan mengajukan pandangan dan saran tentang bagaimana cara memenuhi dan mempertahankan standar tertinggi berkaitan dengan tujuan Akademi. 3. Anggota Dewan Penasihat Senior Internasional wajib bertugas dalam kapasitas pribadinya untuk satu periode enam tahun dan berhak dipilih kembali. Pada pemilihan pertama tujuh anggota wajib dipilih hanya untuk satu periode tiga tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 4. Dewan Penasihat Senior Internasional wajib bersidang paling sedikit sekali dalam setahun dan wajib mengambil keputusannya berdasarkan mayoritas sederhana. Setiap anggota memiliki satu suara. Dewan Penasihat Senior Internasional wajib menetapkan tata caranya dan wajib memilih pejabat-pejabatnya, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Sidangnya. 5. Dewan Penasihat Senior Internasional dapat merekomendasikan kepada Dewan orang-orang yang memenuhi kriteria pada ayat 1 untuk pemilihan Dewan Penasihat Senior Internasional. PASAL VIII Dewan Penasihat Akademis Internasional 1. Dewan wajib diberi saran dalam hal yang terkait dengan pendidikan, pelatihan, dan penelitian oleh Dewan Penasihat Akademis Internasional (IAAB) yang beranggotakan sampai dengan lima belas anggota yang merupakan tokoh-tokoh penting akademis atau para ahli yang memiliki kualifikasi tertinggi di bidang praktik antikorupsi, pelatihan, dan penelitian dan/atau peradilan pidana dan penegakan hukum yang terkait dengan antikorupsi serta bidang-bidang lain yang penting untuk kegiatan-kegiatan Akademi. 2. Anggota Dewan Penasihat Akademis Internasional wajib bertugas dalam kapasitas pribadinya untuk satu periode enam tahun dan berhak dipilih kembali. Pada pemilihan pertama tujuh anggota wajib dipilih untuk hanya satu periode tiga tahun. 3. Dewan Penasihat Akademis Internasional wajib bersidang paling sedikit sekali dalam setahun dan wajib mengambil keputusannya berdasarkan mayoritas sederhana. Setiap anggota memiliki satu suara. Dewan Penasihat Akademis wajib menetapkan tata caranya dan memilih pejabat-pejabatnya, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Sidangnya. 4. Dewan Penasihat Akademis Internasional dapat merekomendasikan kepada Dewan orang- orang yang memenuhi kriteria pada ayat 1 untuk pemilihan Dewan Penasihat Akademis Internasional. Pasal IX Dekan 1. Dekan wajib bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari dan program substantif Akademi. Dekan wajib melapor dan bertanggung jawab kepada Dewan. 2. Secara khusus, Dekan wajib: (a) mewakili Akademi secara eksternal; (b) menjamin administrasi Akademi yang baik, termasuk sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan; (c) menyiapkan program kerja dan anggaran Akademi untuk dipertimbangkan oleh Dewan dan disahkan oleh Majelis. Program kerja wajib mencakup prioritas penelitian, kegiatan pelatihan, kurikulum, dan pengembangan sarana; (d) melaksanakan program kerja dan anggaran; (e) menyerahkan laporan tahunan dan laporan ad hoc kepada Dewan mengenai kegiatan- kegiatan Akademi termasuk laporan keuangan tahunan Akademi yang telah diaudit; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 (f) mengusulkan pembentukan hubungan kerja sama sesuai dengan Pasal XIII untuk disetujui oleh Dewan; (g) mengoordinasikan pekerjaan Akademi dengan pekerjaan para Pihak pada Persetujuan ini dan lembaga-lembaga, badan-badan, dan jejaring-jejaring internasional dan nasional yang relevan dengan mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi dan panduan- panduan yang relevan dari Majelis dan Dewan serta saran dari Dewan Penasihat Senior Internasional dan Dewan Penasihat Akademis Internasional; (h) membuat kontrak-kontrak dan pengaturan-pengaturan atas nama Akademi dan menegosiasikan perjanjian internasional untuk mendapat pertimbangan dari Dewan dan persetujuan dari Majelis; (i) secara aktif mencari pendanaan yang sesuai untuk Akademi dan menerima kontribusi sukarela atas nama Akademi sesuai dengan strategi-strategi dan panduan-panduan Dewan yang relevan serta peraturan-peraturan keuangan; (j) melakukan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan lain yang mungkin ditetapkan oleh Dewan. PASAL X Staf Akademis dan Administratif 1. Akademi wajib berupaya merekrut dan mempekerjakan staf akademis dan administratif dengan kualifikasi setinggi mungkin. 2. Dalam rangka memaksimalkan efisiensi dan efektivitas biaya, Akademi wajib mengembangkan rencana dan menentukan susunan yang tepat untuk staf akademis paruh waktu atau staf akademis tamu dan wajib mendorong Negara-negara, Organisasi-organisasi Internasional, universitas-universitas, dan lembaga-lembaga relevan lainnya untuk mau mendukung kepegawaian Akademi, termasuk dengan penugasan staf perbantuan. PASAL XI Pendanaan Akademi 1. Tanpa mengabaikan tujuan jangka panjang untuk memandirikan Akademi, , sumber-sumber pendanaan Akademi meliputi: (a) kontribusi sukarela oleh para Pihak pada Persetujuan ini; (b) kontribusi sukarela dari sektor swasta dan donor-donor lainnya; (c) biaya pendidikan, lokakarya pelatihan dan biaya bantuan teknis, publikasi, dan pendapatan dari jasa lainnya; (d) pendapatan yang terkumpul dari sumbangan, biaya-biaya, penghasilan, dan pendapatan lain termasuk dari penyertaan modal dan dana abadi. 2. Tahun fiskal Akademi adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 3. Rekening milik Akademi wajib, sesuai dengan peraturan-peraturan keuangan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan sesuai dengan Pasal VI ayat 2 sub-ayat b, tunduk pada audit eksternal www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 independen tahunan yang wajib memenuhi standar tertinggi atas transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi. 4. Para Pihak pada Persetujuan ini didorong untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan penggalangan dana untuk Akademi, termasuk melalui penyelenggaraan konferensi-konferensi bersama donor. PASAL XII Konsultasi dan Pertukaran Informasi 1. Para Pihak pada Persetujuan ini wajib saling bertukar informasi dan berkonsultasi mengenai permasalahan penting yang berkaitan dengan kerja sama mereka berdasarkan Persetujuan ini, baik pada sidang-sidang Majelis maupun pada waktu-waktu lain yang tersedia. 2. Konsultasi serta pertukaran informasi dan dokumen berdasarkan Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dari masing-masing Pihak mengenai pengungkapan informasi dan tunduk pada pengaturan-pengaturan, yang dapat diputuskan oleh Para Pihak untuk menentukan tujuan-tujuan mengamankan kerahasiaan, sifat terbatas, dan keamanan informasi yang dipertukarkan. Setiap pengaturan dimaksud wajib terus berlaku bahkansetelah berakhirnyaPersetujuan ini dan, berkaitan dengan Pihak tertentu, bahkan setelah penarikan diri Pihak tersebut dari Persetujuan ini. PASAL XIII Hubungan Kerja Sama Akademi dapat membentuk hubungan kerja sama dengan negara-negara, organisasi-organisasi internasional lainnya, serta entitas-entitas publik atau swasta yang dapat berkontribusi pada hasil kerja Akademi. PASAL XIV Keistimewaan dan Kekebalan 1. Akademi, anggota-anggota Majelis, anggota-anggota Dewan, anggota-anggota Dewan Penasihat Senior Internasional dan Dewan Penasihat Akademis Internasional, Dekan, staf, dan ahli-ahli wajib menikmati keistimewaan dan kekebalan dimaksud sebagaimana disepakati antara Akademi dan Republik Austria. 2. Akademi dapat membuat perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara lain untuk menjamin keistimewaan dan kekebalan yang ada. PASAL XV Pertanggungjawaban Para Pihak pada Persetujuan ini tidak bertanggung jawab, secara sendiri atau secara bersama-sama, untuk setiap utang, pertanggungjawaban, atau kewajiban-kewajiban lain Akademi; suatu pernyataan mengenai hal ini wajib dimuat dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh Akademi berdasarkan Pasal XIV. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 PASAL XVI Perubahan Persetujuan ini hanya dapat diubah atas kesepakatan seluruh Pihak pada Persetujuan ini. Pemberitahuan kesepakatan dimaksud wajib disampaikan secara tertulis kepada Lembaga Penyimpan. Setiap perubahan wajib mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahun dimaksud oleh Lembaga Penyimpan dari seluruh Pihak pada Persetujuan ini atau pada tanggal lain yang disepakati oleh para Pihak. PASAL XVII Ketentuan Peralihan Para Pihak mengakui pengaturan-pengaturan peralihan untuk pendirian dan pelaksanaan awal Akademi sebagaimana tercantum dalam Memorandum mengenai Pendirian Akademi Antikorupsi Internasional di Laxenburg, Austria, pada tanggal Januari dan sepakat untuk menghormatinya hingga badan-badan pengambil keputusan pada Akademi berfungsi secara penuh. Setiap keputusan yang mempengaruhi kewajiban-kewajiban yang timbul untuk tujuan pendirian dan pelaksanaan awal Akademi atau menciptakan pertanggungjawaban untuk para Mitra (UNODC, Asosiasi “Sahabat Akademi” atau Republik Austria) hanya dapat diambil secara bulat oleh Dewan. PASAL XVIII Mulai Berlaku dan Penyimpanan 1. Persetujuan ini wajib terbuka untuk penandatanganan oleh Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (selanjutnya disebut sebagai Negara-negara) dan organisasi- organisasi antarpemerintah (selanjutnya disebut sebagai Organisasi-organisasi Internasional) sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Persetujuan ini wajib tunduk pada ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan. 2. Negara-negara dan Organisasi-organisasi Internasional yang belum menandatangani Persetujuan ini dapat melakukan aksesi kemudian. 3. Persetujuan ini wajib mulai berlaku enam puluh hari setelah tanggal penyimpanan piagam- piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan, atau aksesi oleh tiga negara atau Organisasi Internasional. 4. Untuk setiap Negara atau Organisasi Internasional yang meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi Persetujuan ini setelah tanggal mulai berlaku, Persetujuan ini wajib mulai berlaku enam puluh hari setelah tanggal penyimpanan piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan, atau aksesinya. 5. Menteri Federal untuk Urusan Eropa dan Hubungan Luar Negeri Republik Austria wajib menjadi Lembaga Penyimpan Persetujuan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.119 PASAL XIX Penyelesaian Sengketa Setiap sengketa yang timbul antara Akademi dan setiap Pihak pada Persetujuan ini atau antara Para Pihak pada Persetujuan ini berkenaan dengan penafsiran atau pemberlakuan Persetujuan ini atau setiap perjanjian tambahan atau setiap permasalahan yang mempengaruhi Akademi atau hubungan- hubungan Para Pihak yang tidak diselesaikan melalui negosiasi atau metode penyelesaian lain yang disepakati, wajib dirujuk untuk dimintakan keputusan akhir kepada suatu mahkamah yang terdiri dari tiga orang arbitrator satu dipilih dari masing-masing pihak yang sedang bersengketa, dan yang ketiga, yang wajib menjadi ketua mahkamah, dipilih oleh kedua arbitrator pertama. Apabila salah satu pihak yang sedang bersengketa belum memilih arbitratornya dalam waktu enam bulan sejak penunjukannya oleh pihak yang lain atas arbitratornya atau apabila dua arbitrator pertama gagal menyepakati arbitrator ketiga dalam waktu enam bulan sejak penunjukan dua arbitrator pertama, arbitrator kedua atau ketiga wajib dipilih oleh Presiden Mahkamah Internasional atas permintaan salah satu pihak yang sedang bersengketa. PASAL XX Penarikan Diri 1. Setiap Pihak pada Persetujuan ini dapat menarik diri dari Persetujuan ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Lembaga Penyimpan. Penarikan diri dimaksud wajib mulai berlaku tiga bulan setelah diterimanya pemberitahuan dimaksud oleh Lembaga Penyimpan. 2. Penarikan diri dari Persetujuan ini oleh suatu Pihak pada Persetujuan ini wajib tidak membatasi, mengurangi, atau sebaliknya mempengaruhi kontribusinya, apabila ada, yang dilakukan sebelum tanggal mulainya penarikan diri tersebut. PASAL XXI Pengakhiran 1. Para Pihak pada Persetujuan ini, dengan bertindak secara bulat, dapat mengakhiri Persetujuan ini setiap saat dan membubarkan Akademi dengan pemberitahuan tertulis kepada Lembaga penyimpan. Setiap aset Akademi yang tersisa setelah pembayaran kewajiban hukumnya wajib dihapuskan sesuai dengan keputusan bulat Majelis. 2. Ketentuan-ketentuan pada Persetujuan ini wajib terus berlaku setelah pengakhirannya sepanjang diperlukan sehingga memungkinkan penghapusan aset-aset dan penutupan rekening-rekening sesuai ketentuan. Dibuat di Wina pada tanggal 2 September 2010 dalam bahasa Arab, bahasa China, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol, setiap naskah memiliki keautentikan yang sama. www.djpp.kemenkumham.go.id