Pasal 29

(1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi harus menyusun proses bisnis

yang menggambarkan tata hubungan kerja yang

efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Menteri.