Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan

Konflik Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang penanganan dan

pencegahan sengketa dan konflik pertanahan serta

penanganan perkara pertanahan;

• pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan

pencegahan sengketa dan konflik pertanahan,

penanganan perkara pertanahan serta hubungan

kelembagaan penanganan konflik pertanahan;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan

konflik pertanahan serta penanganan perkara

pertanahan;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

penanganan sengketa dan konflik pertanahan serta

penanganan perkara pertanahan;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik

pertanahan, penanganan perkara pertanahan serta

hubungan kelembagaan penanganan konflik

pertanahan;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2020, No. 83 -16-

Bagian Kesepuluh

Inspektorat Jenderal