Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik;
• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik;
• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan publik;
• penyusunan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberian penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pengelolaan sistem informasi pelayanan publik nasional;
• pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pelayanan Publik; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

www.peraturan.go.id

2015, No.89 8

Bagian Ketujuh Inspektorat