Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

www.peraturan.go.id

2015, No.89 5

• perumusan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan;
• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi;
• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntabilitas aparatur;
• koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di sistem pengawas, pengawasan penerapan sistem integritas, pengelolaan pengaduan masyarakat, penerapan kebijakan aparatur sipil negara, dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang reformasi birokrasi;
• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akuntabilitas aparatur;
• pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem pengawasan, penerapan sistem integritas, dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
• pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Keempat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana