Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK

Pasal 1

(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini terkait Angkutan

Udara (Agreement between the Government of the Republic of

Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea relating to Air Transport) yang telah

ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2013, di Jakarta,

Indonesia.

(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini terkait

Angkutan Udara (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent

State of Papua New Guinea relating to Air Transport) dalam

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2020, No.80 -4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2020

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2020

,

ttd

2020, No.80-5-

2020, No.80 -6-

2020, No.80-7-

2020, No.80 -8-

2020, No.80-9-

2020, No.80 -10-

2020, No.80-11-

2020, No.80 -12-

2020, No.80-13-

2020, No.80 -14-

2020, No.80-15-

2020, No.80 -16-

2020, No.80-17-

2020, No.80 -18-

2020, No.80-19-

2020, No.80 -20-

2020, No.80-21-

2020, No.80 -22-

2020, No.80-23-

2020, No.80 -24-

2020, No.80-25-

2020, No.80 -26-

2020, No.80-27-

2020, No.80 -28-

2020, No.80-29-

2020, No.80 -30-

2020, No.80-31-

2020, No.80 -32-

2020, No.80-33-

2020, No.80 -34-

2020, No.80-35-

2020, No.80 -36-

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan memantapkan

perekonomian nasional diperlukan tersedianya sistem

transportasi udara nasional yang mendukung

pertumbuhan ekonomi, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkukuh kedaulatan negara

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia

dan Pemerintah Papua Nugini terkait Angkutan Udara

(Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of

Papua New Guinea relating to Air Transport) dimaksudkan

untuk meningkatkan konektivitas di bidang angkutan

udara dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian

khususnya perdagangan barang dan jasa, investasi, dan

2020, No.80 -2-

pergerakan orang dari kedua negara;

  • bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini terkait Angkutan

Udara (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of

Papua New Guinea relating to Air Transport) pada tanggal

17 Juni 2013 di Jakarta, Indonesia;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Referensi Silang (1)
UU 24/2000 — PERJANJIAN INTERNASIONAL