Pasal 6

Susunan keanggotaan BNPP terdiri atas:

• Pengarah BNPP :

1. Ketua Pengarah : Menteri Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan

Keamanan;

1. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang

Pengarah I Perekonomian

1. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang

Pengarah II Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan; dan

1. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang

Pengarah III Kemaritiman

• Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri.

• Anggota BNPP:

1. Menteri Luar Negeri.

2. Menteri Pertahanan.

3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Menteri Keuangan.

5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Menteri Kesehatan.

7. Menteri Perindustrian.

8. Menteri Perdagangan.

9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat.

1. Menteri Perhubungan.

2. Menteri Komunikasi dan Informatika.

3. Menteri Pertanian.

4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5. Menteri Kelautan dan Perikanan.

6. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi.

www.peraturan.go.id

2017, No.79 -4-

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional.

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional.

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara.

2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah.

1. Panglima Tentara Nasional Indonesia.

2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Kepala Badan Intelijen Negara.

4. Kepala Badan Narkotika Nasional.

5. Kepala Badan Informasi Geospasial.

6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme.

1. Kepala Badan Keamanan Laut.

2. Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan

negara.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut: