Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia wajib melaksanakan agenda reformasi

birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara

berkala oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik

masing-masing maupun bersama-sama.