Perpres No. 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah - JDIH BPK
I PRESIDEN NEFUBUK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI I-AHAN SAWAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a, bahwa alih fungsi lahan pangan sawah menjadi nonsawah semakin meningkat dan berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional, sehingga pengendalian alih fungsi lahan sawah; b perlu dilakukan bahwa untuk alih c fungsi lahan sawah serta untuk kebutuhan hukum dan kebutuhan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Alih Fungsi Lahan Sawah; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH. Mengingat Menetapkan SK No 188799A BAB I
3 REPUBL|K INDONESIA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
- Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan/ atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/ atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
- Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara. Alih Fungsi Lahan Sawah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan mengendalikan perubahan Lahan Sawah bukan Lahan Sawah baik secara tetap sementara.
- Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
- Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan Irigasi.
- Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. adalah untuk menjadi maupun SK No 188800A BABII ...
NET'UBLIK INDONESIA
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Presiden ini bertujuan untuk: a. mempercepat penetapan peta lahan Sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan Lahan Sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional; Alih F\rngsi Lahan Sawah yang semakin pesat; memberdayakan petani agar tidak Lahan Sawah; dan menyediakan data dan informasi Lahan Sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: a. Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah; b. penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi; c. Alih Fungsi Lahan Sawah yang dilindungi; d. pemberdayaan tahan Sawah yang dilindungi; e. pembinaan dan pengawasan; f. pelaporan; dan g. pendanaan. BAB III TIM TERPADU PENGENDALIAN ALIH FUNGSI I.AHAN SAWAH Pasal 4 (1) Dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dibentuk Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, yang selanjutnya disebut Tim Terpadu. (21 Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: b. c. d. SK No 188801A a.
K tND
pelaksanaan verilikasi penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi; melaksanakan sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam huruf a; mengusulkan penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi; d. menetapkan bentuk pemberian insentif kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. . Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pangan b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang I nfrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan c. Ketua Harian : Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional d. Anggota:
- Menteri Pekerjaan Umum;
- Menteri Pertanian;
- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Kehutanan;
- Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan HiduP;
- Menteri Perumahan dan Kawasan
- MenteriTransmigrasi;
- Menteri Keuangan;
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Kepala Badan Informasi Geospasial; dan
- Kepala Badan Pusat Statistik. (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tugasnya dibantu oleh Tim (5)Tim. . . a. b. c. SK No 188802A Pelaksana.
NEFUAUK TNDONESIA
(5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Tim Terpadu. Pasal 5 Ketentuan mengenai tata kerja Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan. BAB IV PENETAPAN PETA I-A.HAN SAWAH YANG DILINDUNGI Bagran Kesatu Umum Pasal 6 Penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi dilakukan melalui: a. verifikasi Lahan Sawah; b. sinkronisasi hasil verifrkasi Lahan Sawah; dan c. pelaksanaan penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi. Pasal 7 (1) Lahan Sawah yang akan ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi meliputi: a. Lahan Sawah beririgasi; dan b. Lahan Sawah tidak beririgasi. (21 Lahan Sawah beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Lahan Sawah: a. Irigasi permukaan; b. Irigasi rawa; c. Irigasi air bawah tanah; dan d. Irigasi pompa. (3) Lahan Sawah Irigasi permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Irigasi teknis; b' Irigasi semi teknis; c. Irigasi . . . SK No 188803 A
c. Irigasi sederhana; dan d. Irigasi desa. (4) l,ahan Sawah tidak beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Lahan Sawah tadah hujan dan sawah yang tidak dilengkapi sistem Irigasi. (5) Lahan Sawah yang akan ditetapkan dalam peta Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan lindung atau kawasan budi daya. K INDONESIA
Bagian Kedua Verifikasi l,ahan Sawah Pasal 8 (1) Terhadap Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan verilikasi Lahan Sawah oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air; urusan pemerintahan di bidang pertanian; d. menteri yang urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan e. kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas di bidang informasi geospasial. (21 Pelaksanaan verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Terpadu. (3) Pelaksanaan verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah Daerah. Pasal 9 (1) Verifrkasi lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui: a. verifikasi . . . c. menteri yang SK No I888MA
(2t (3) NEPUBUK INDONESIA
a. verifikasi data Lahan Sawah terhadaP citra jauh teraktual oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang tugas di bidang informasi geospasial; b. verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan tata ruang oleh kementerian yang urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; c. verifikasi data Lahan Sawah terhadap data Irigasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air; d. verifikasi data Lahan Sawah terhadap cetak sawah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan e. verifikasi data Lahan Sawah yang berada di dalam kawasan hutan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan interpretasi citra penginderaan jauh terhadap data lahan baku sawah. Verifikasi data ta.han Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit dengan cara: a. identifrkasi hak atas tanah, izin, konsesi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ru*9, dan/ atau penetapan lokasi di atas lahan baku sawah; b. identifikasi alih fungsi lahan baku sawah; c. identifrkasi peruntukan kawasan/subzona tanaman pangan dalam rencana tata ruang; d. analisis hasil identifikasi; dan e. klarifikasi kepada pemangku kepentingan. Verifrkasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf c dilakukan dengan cara: a. identifikasi luas Lahan Sawah berdasarkan Daerah Irigasi; dan b. menambah data tekstual L,ahan Sawah beririgasi. (5) Verifikasi.'. SK No 188805 A (4)
K INDONESIA
(5) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara: a. identilikasi letak dan luasan cetak sawah berdasarkan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat; dan b. analisis hasil identifikasi. (6) Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara: a. identifikasi luas Lahan Sawah yang berada di kawasan lindung dan kawasan budi daya kehutanan; dan b. analisis hasil identifrkasi. (71 Verifrkasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan hasil interpretasi citra penginderaan jauh terhadap data lahan baku sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (8) Selain hasil interpretasi citra jauh terhadap data lahan baku sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan verilikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dapat didukung dengan data lainnya. (9) Verifikasi data lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) skala 1:5.00O (satu banding lima ribu). (10) Dalam hal penggunaan skala 1:5.0O0 (satu banding lima ribu) tidak dapat dilakukan, verilikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) skala 1:10.00O (satu banding sepuluh ribu). Pasal 10 Verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan: a. peta lahan baku sawah; b. peta rupabumi Indonesia; c. peta terkait pertanahan; d. peta rencana tata ruang; e. peta Irigasi; f. peta lahan pertanian pangan berkelanjutan; C. peta kawasan hutan; h.peta... SK No 188806A
h peta terkait peiziruan pemanfaatan ruang; dan peta pendukung lainnya. Pasal 1l (1) Hasil verifikasi data Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disajikan dalam bentuk: a. peta Lahan Sawah hasil verifikasi terhadap data pertanahan dan tata ruang; b. peta Lahan Sawah beririgasi; c. peta lahan cetak sawah; dan d. peta Lahan Sawah terhadap kawasan hutan. l2l Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan skala 1:5.00O (satu banding lima ribu). (3) Dalam hal penggunaan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tidak dapat dilakukan, peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan skala 1:1O'000 (satu banding sepuluh ribu). Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan verifikasi Lahan Sawah diatur dalam peraturan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan kewenangannya. Pasal 13 Hasil verilikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 disampaikan kepada Tim Terpadu dalam jangka wakhr paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak verilikasi selesai dilaksanakan, untuk dilakukan sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah. Bagian Ketiga Sinkronisasi Hasil Verilikasi Lahan Sawah Pasal 14 (1) Sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi kegiatan: a. menentukan rencana penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi; b. mengintegrasikan . . . I SK No 188807A
(21 K INDON
b. mengintegrasikan peta hasil verifikasi Lahan Sawah yang dilakukan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); c. menganalisis luasan Lahan Sawah yang akan ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi; dan d. menyepakati usulan peta Lahan Sawah yang dilindungi. Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu. Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak hasil verifikasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterima secara lengkap dan benar oleh Tim Terpadu. (3) Bagran Keempat Pelaksanaan Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi Pasal 15 (l) Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Tim Terpadu menyampaikan usulan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal t4 selesai dilaksanakan, untuk ditetapkan sebagai peta Lahan Sawah yang dilindungi. (21 Terhadap peta Lahan Sawah yang dilindungr yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemutakhiran. (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan dan pemutakhiran peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pasal 16. . . SK No 188808A
lllEIIETIfXNf.I.IlE
Pasal 16 (1) Peta lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diintegrasikan dalam penetapan kawasan/lahan pertanian pzrngan berkelanjutan pada rencana tata ruang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. l2l Pengintegrasian peta Lahan Sawah yang dilindungi dalam penetapan kawasan /lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada penyusunan/ revisi rencana tata ruang. (3) Penetapan kawasan / lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V PEI,AKSANAAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI I,AHAN SAWAH Bagian Kesatu Alih Fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi (1) Pasal 17 Terhadap Lahan Sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) narnun belum ditetapkan sebagai fagian dari penetapan kawasan/ lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tidak dapat sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urus€ul pemerintahan di bidang pekerjaan urnum. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Bagtan . . . SK No 188809A
REPUBUK INOONESIA -L2- Bagian Kedua Insentif Lahan Sawah yang Dilindungi Pasal 18 Pemberian insentif Lahan Sawah yang dilindungi diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pasal 19 (1) Pemberian insentif oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 18 dilakukan jika Pemerintah Daerah: a. menetapkan Lahan Sawah yang dilindungr yang akan menjadi fagran dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang lebih dari 87o/o (delapan puluh tqjuh persen) dari total luasan lahan baku sawah di wilayahnya; dan b. tidak memohon rekomendasi perubahan penggunaem tanah pada Lahan Sawah yang dilindungi sampai dengan penetapan kawasan/ lahan pertanian pangan berkelanjutan. (21 Insentif bagr Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penyediaan infrastruktur yang pertanian; b. dukungan pendanaan bidang pertanian; dan/ atau c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bentuk insentif yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibahas dalam Tim Terpadu. (4) Pemberian insentif yang telah dibahas dan diputuskan dalam Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 (1) Pemberian insentif oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan jika masyarakat: a. memiliki . . . SK No l888l0A
NEPUBLIK INDONESIA
a. memiliki dan/ atau mengelola Lahan Sawah yang ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi; dan b. tidak memohon rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada Lahan Sawah yang dilindungi sampai dengan penetapan kawasan/ lahan pertanian pangan berkelanjutan. l2l Insentif bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. frskal; dan b. nonliskal. (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dapat berupa: a. penyediaan sarana dan prasarana pertanian; b. penyediaan sarana dan prasarana Irigasi; c. pemberian bantuan finansial; d. fasilitasi kredit usaha rakyat; e. keringanan pembayaran jaminan sosial; f. penyediaan asuransi pertanian; dan/ atau g. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dapat berupa: a. percepatan sertifikasi tanah; b. fasilitasi pemasaran gabah/beras; c. pemberian penghargaan; dan/atau d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Bentuk insentif yang akan diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas dalam Tim Terpadu. (6) Pemberian insentif yang telah dibahas dan diputuskan dalam Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. BABVI ... SK No l888ll A
PRESIDEN FEPUBUT INOONESIA -t4- BAB VI PEMBERDAYAAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI PasaJ22 (1) Pemberdayaan Lahan Sawah yang dilindungi dapat dilakukan melalui penJrusunan program prioritas dan pemberian insentif pada Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 serta bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23 (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah kepada Pemerintah Daerah provinsi. (21 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (3) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah kepada masyarakat. l4l Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, dan/atau penyebarluasan informasi. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. SK No 188812A BABVIII ...
f{IrFmIff' NSm
BAB VIII PEI.APORAN Pasal24 Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Tim Terpadu menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam Peraturan Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu- waktu jika diperlukan. BAB Ix PENDANAAN Pasal 25 Pendanaan yang diperlukan untuk F ungsi Lahan Sawah bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggar€rn pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X KETENTUAN PERALIHAN (1) Pasal 26 Permohonan Atih Fungsi Lahan Sawah yang terkait dengan lzin perolehan tanah, penetapan lokasi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan petizinan perubahan penggunaan tanah yang lokasinya berada di dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi dan diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini namun belum mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. (21 Dalam hal belum ada penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi, proses penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum tetap dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)Hasil. . . Alih SK No 188815 A
!-j TIIitrTItrEItr ;fK
(3) Hasil verifrkasi Lahan Sawah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Pasd27 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, terhadap peta Lahan Sawah yang dilindungi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku dan belum diintegrasikan dalam kawasan/lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana tata ruang, wajib diintegrasikan. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5 wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan; b. semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini; dan c. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2O19 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal SK No 188816A Agar
REPUBLIK INDONESIA -L7- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2026 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2026 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 11 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, rtin ttd * SK No 188?97A Djaman
