Pasal 3O

(1) Pelaksana Kantor Bersama Samsat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:

• unsur kepolisian;
• unsur Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah provinsi yang melaksanalan pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan/atau Opsen BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturEur perundang-undangan; dan
• unsur Badan Usaha. Pelaksana Kantor Bersama Samsat harus memenuhi l2l standar jumlah dan standar kompetensl sesuar dengan potensi di wilayah kerja masing-masing.

(3) Pelaksana Kantor Bersama Samsat melaksanakan

pelayanan Samsat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3.

1. Di antara . . .

SK No 208798 A

-t7-

1. Di antara Pasal 3O dan Pasal 31 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 3OA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3OA

Pemerintah Daerah Provinsi wajib bersinergi dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan/atau Opsen BBNKB untuk mewujudkan Samsat secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan inovatif.

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 31 diubah sehingga

Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: