Pasal 61

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk tatanan

kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 ayat (4) huruf a meliputi:

• kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga

www.peraturan.go.id

2022, No. 7 -51-

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang kepelabuhanan;

1. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu

navigasi pelayaran;

1. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;

2. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;

3. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur

Pelayaran;

1. pelaksanaan hak lintas damai;

2. pelaksanaan hak lintas Alur Laut Kepulauan

Indonesia;

1. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi

pada Alur Pelayaran yang berdekatan dengan alur

migrasi biota Laut dan/atau melintasi Kawasan Konservasi di Laut sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; dan/atau

1. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing

dalam melaksanakan hak lintas alur Laut kepulauan melalui alur Laut yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pelayaran;

• kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi

kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a

yang tidak mengganggu fungsi jaringan prasarana dan sarana Laut;

• kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak

fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang

pelabuhan;

1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;

2. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut yang mengganggu

Alur Pelayaran dan/atau keselamatan pelayaran;

1. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang

www.peraturan.go.id

2022, No. 7 -52-

berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran;

dan/atau

1. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem

jaringan prasarana dan sarana Laut.