Pasal 2

(1) Menteri menetapkan kebijakan dan menyusun

perencanaan kebutuhan dan distribusi dokter spesialis

secara nasional.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bagian dari perencanaan kebutuhan tenaga

kesehatan secara nasional.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun secara berjenjang mulai dari Rumah Sakit,

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah

provinsi, dan Pemerintah Pusat berdasarkan ketersediaan

dan kebutuhan dokter spesialis.

(4) Ketersediaan dan kebutuhan dokter spesialis

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui

pemetaan dokter spesialis.

(5) Pemetaan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) menghasilkan data kebutuhan dokter spesialis

berdasarkan jumlah, jenis dan distribusi.

www.peraturan.go.id

2017, No.13 -4-

(6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memperhatikan:

• jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi

tenaga kesehatan;

• penyelenggaraan upaya kesehatan;

• ketersediaan Rumah Sakit;

• kemampuan pembiayaan;

• kondisi geografis dan sosial budaya; dan

• kebutuhan masyarakat.