Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga

nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian

kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).

1. Pengurus LPJK yang selanjutnya disebut sebagai

Pengurus adalah unsur pimpinan LPJK yang terdiri

atas ketua dan anggota.

1. Sekretariat LPJK adalah unit kerja yang bertugas

mendukung pelaksanaan tugas berupa dukungan administratif dan teknis operasional kepada LPJK.

1. Sekretaris LPJK yang selanjutnya disebut sebagai Sekretaris adalah seorang pemimpin Sekretariat LPJK

yang dijabat secara ex-officio oleh sekretaris direktorat

jenderal yang bertanggung jawab di bidang jasa konstruksi pada kementerian yang menyelenggarakan

www.peraturan.go.id

2022, No. 61 -3-

urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat.