Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang

Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.

1. Jabatan Pimpinan Tinggi, yang selanjutnya disingkat

JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.

1. Jabatan Fungsional, yang selanjutnya disingkat JF

adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

1. Jabatan Administrasi, yang selanjutnya disingkat JA

adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta

administrasi pemerintahan dan pembangunan.

1. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan

instansi daerah.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan

aparatur negara.

1. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN

2020, No.65 -3-

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya

disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang undangan.

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap

oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas

pemerintahan.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,

dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pejabat yang Berwenang, yang selanjutnya disingkat

PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,

dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2020, No.65 -4-