Pasal 11

(1) Dalam menyusun PRN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Menteri berkoordinasi dengan menteri, kepala

www.peraturan.go.id

2018, No.64 -9-

lembaga pemerintah non kementerian, dan kepala

daerah serta mempertimbangkan masukan dari Pemangku Kepentingan terkait.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui rapat koordinasi nasional bidang

Riset yang diselenggarakan oleh Menteri.

(3) Rapat koordinasi nasional bidang Riset sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menghasilkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka

menengah nasional.