Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan di lingkungan Sekretariat

Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ditetapkan oleh

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sesuai

dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan di

lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan

Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas

jabatan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan

www.peraturan.go.id

2016, No.83 -5-

Ketahanan Nasional setelah mendapat persetujuan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.