Pasal 7

(1) Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan

di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan

aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban ditetapkan oleh

Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban setelah:

• mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, jika tidak mengakibatkan perubahan

alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau

• mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan, jika mengakibatkan perubahan alokasi

anggaran tunjangan kinerja.