Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan di lingkungan Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan

menengah sesuai dengan persetujuan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan di

lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas

jabatan ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

koperasi dan usaha kecil dan menengah setelah

mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan

aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan

www.peraturan.go.id

2016, No.347 -6-

berakibat terhadap perubahan anggaran, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.