Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan di lingkungan Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

www.peraturan.go.id

2016, No.346

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/badan

pertanahan nasional sesuai dengan persetujuan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan di

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), kelas jabatan ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional

setelah mendapat persetujuan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.