Pasal 5

(1) Rencana Aksi dapat dilakukan penyesuaian dalam hal

terdapat perubahan kebijakan nasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyesuaian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

(3) Penyesuaian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator

Bidang Kemaritiman dan Investasi setelah mendapatkan persetujuan Presiden.