Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Kebijakan Kelautan Indonesia adalah pedoman umum

kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di

bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia.

1. Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia

untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan

kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian

kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

1. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia yang

selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program

dan kegiatan kelautan sesuai dengan target

pembangunan nasional.