Pasal 18

(1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (5) huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi pada wilayah terisolasi, PPKT berpenghuni, dan pusat permukiman perbatasan negara.

(2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi;
• pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
• pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten.

(3) Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a ditetapkan di:

www.peraturan.go.id

2015, No.67 22

• Daruba di Kecamatan Morotai Selatan pada Kabupaten Pulau Morotai;
• Patani di Kecamatan Patani pada Kabupaten Halmahera Tengah;
• Sorong di Distrik Sorong Barat pada Kota Sorong; dan
• Manokwari di Distrik Manokwari Barat pada Kabupaten Manokwari.

(4) Pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:

• Bicoli di Kecamatan Maba Selatan pada Kabupaten Halmahera Tengah; dan
• Makbon di Distrik Makbon pada Kabupaten Sorong;

(2) Pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:

• Berebere di Kecamatan Morotai Utara, Sopi di Kecamatan Morotai Jaya, dan Wayabula di Kecamatan Morotai Selatan Barat pada Kabupaten Pulau Morotai; dan
• Buli di Kecamatan Maba dan Maba di Kecamatan Maba Kota pada Kabupaten Halmahera Timur;
• Gebe di Kecamatan Pulau Gebe pada Kabupaten Halmahera Tengah;
• Kabare di Distrik Waigeo Utara, Saonek di Distrik Kota Waisai pada Kabupaten Raja Ampat.