Pasal 1A

(1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-l9 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 diselenggarakan oleh Pemerintah. (21 Dalam penyelenggaraan Vaksinasi COVID-l9 sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pemerintah dapat melibatkan badan hukum dan/atau badan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan badan

hukum dan/ atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggd diundangkan. Agar

SK No 136983 A

PRES!DEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu.ndangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam lrmbaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari2022

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2l Febntan 2022

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan Hukum,

Djaman

SK No 136984A