Pasal 10

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

seluruh Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik

Indonesia wajib melaksanakan agenda reformasi

birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi

secara berkala oleh Jaksa Agung dan Tim Reformasi

Birokrasi Nasional, baik masing-masing maupun

bersama-sama.