Pasal 43

(1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata

hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit

organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.

www.peraturan.go.id

2020, No.40 -19-