Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang

selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat

perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara

serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

1. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri

atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik

swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang

ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau

seluruhnya menghasilkan Alpalhankam, jasa

pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di

bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Pengadaan Alpalhankam adalah kegiatan untuk

memperoleh Alpalhankam oleh Menteri, menteri, Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pimpinan

lembaga yang prosesnya dimulai dengan perencanaan

kebutuhan sampai diterimanya Alpalhankam yang

berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

1. Kontrak Jangka Panjang adalah kontrak tahun jamak

Pengadaan Alpalhankam yang dilakukan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun atau lebih.

1. Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya

disingkat KKIP adalah komite yang mewakili Pemerintah

untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam

perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian,

sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.

www.peraturan.go.id

2019, No.84 -3-

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertahanan.

Bagian Kesatu

Umum