Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

• perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
• penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
• pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
• pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
• penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
• pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.