Pasal 6

(1) RAPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

dikoordinasikan penyusunannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota di Provinsi Papua.

(2) Hasil

SK No 145539 A

PRESIDEN

(2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikonsultasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urulsan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional kepada Badan Pengarah Papua.