Pasal 5

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, Pemerintah membentuk Tim Percepatan KSP. (2) Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk: a. memberikan arahan strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP;

www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2021, No.92 b. memberikan arahan kebijakan strategis untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan KSP; c. memberikan arahan strategis terhadap hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSP; dan d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP. (3) Dalam hal tertentu, Tim Percepatan KSP dapat mengubah Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah mendapat persetujuan Presiden. (4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; b. Anggota :

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

8. Menteri Pertanian;

9. Menteri Perindustrian;

10. Menteri Kelautan dan Perikanan; www.peraturan.go.id www.peraturan.go.id 2021, No.92

11. Menteri Komunikasi dan Informatika;

12. Sekretaris Kabinet;

13. Kepala Staf Kepresidenan;

14. Kepala Badan Informasi Geospasial;

15. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. (5) Tim Percepatan KSP dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Pelaksana KSP dan Sekretariat KSP.

16. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: