Pasal 4

(1) Penetapan nilai bagi pegawai negeri di lingkungan Badan SAR Nasional untuk masing-masing tingkat

tunjangan penyelenggaraan SAR ditetapkan berdasarkan nilai pegawai negeri yang bersangkutan yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing-masing faktor penilaian sebagai berikut : a. faktor risiko bahaya penyelenggaraan SAR; b. faktor masa kerja. (2) Nilai masing-masing faktor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan PRESIDEN ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan penetapan nilai bagi pegawai negeri di lingkungan Badan SAR Nasional untuk masing-masing tingkat dampak risiko bahaya keselamatan dan kesehatan diatur oleh Kepala Badan SAR Nasional.