Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan

maksud bekerja di wilayah Indonesia.

1. Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja

Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai

pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.

www.peraturan.go.id

2018, No.39 -3-

1. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya

disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang

selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana

penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat

oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang membidangi urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat

yang ditunjuk.

1. Visa Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Vitas

adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat

yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah

Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah

Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin

Tinggal Terbatas dalam rangka bekerja.

1. Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Itas

adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu

untuk berada dan tinggal di Wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu untuk bekerja.

1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat

pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain yang telah terintegrasi

dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.

1. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya

disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai

Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

www.peraturan.go.id

2018, No.39 -4-