Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2007 tentang BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1428 H/2007 M

Dalam Peraturan PRESIDEN ini, yang dimaksud dengan :

1. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji.
2. Calon jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam, memenuhi syarat, dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Zona I adalah embarkasi Banda Aceh, Medan, Batam, dan Padang.
4. Zona II adalah embarkasi Jakarta, Solo, Surabaya, dan Palembang.
5. Zona III adalah embarkasi Balikpapan, Banjarmasin, dan Makasar.
6. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus yang telah memperoleh ijin Menteri Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M, terdiri dari komponen US. Dollar untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dan komponen rupiah untuk biaya operasional dalam negeri. (2) Biaya …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(2) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M, adalah sebagai berikut : a. Zona I 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 2,822.8 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 400.100,00 b. Zona II 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 2,925.9 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 400.100,00 c. Zona III 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,053.6 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 400.100,00 (3) Biaya penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah biaya dari embarkasi pada zona-zona dimaksud ke Jeddah Arab Saudi pergi pulang. (4) Bagi jemaah haji yang mendarat di Madinah dibebani biaya surcharge landing dengan tidak menambah biaya penerbangan dan diperhitungkan dari biaya komponen naqobah (angkutan darat) Jeddah ke Madinah, sewa akomodasi dan katering di tempat transit/madinatul hujaj, serta angkutan dari tempat transit/madinatul hujaj ke Airport Jeddah. (5) Bank INDONESIA menyiapkan penyediaan valuta asing sesuai dengan kebutuhan Menteri Agama untuk pembayaran biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 3 …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Biaya ibadah haji bagi jemaah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus adalah minimal sebesar USD 4,500.00 per orang yang dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, katering, transportasi lokal, dan operasional pelayanan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus di Arab Saudi serta ditambah biaya dalam rupiah sebesar Rp 400.000,00 yang dipergunakan untuk biaya operasional dalam negeri dan asuransi haji.

(1) Calon jemaah haji membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mata uang rupiah. (2) Untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diperhitungkan dalam US. Dollar dibayar dalam mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank INDONESIA yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.

(1) Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dibayarkan secara lunas kepada rekening Menteri Agama melalui bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji sejak dimulai pelunasan tabungan dan pendaftaran haji. (2) Pelunasan tabungan dan pendaftaran haji dimulai pada tanggal 5 Juni 2007 dan ditutup pada tanggal 5 Juli 2007 atau setelah mencapai kuota yang ditetapkan. Pasal 6 …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(1) Calon jemaah haji yang telah membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang karena sesuatu hal tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji, dikembalikan dengan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% (satu persen). (2) Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi calon jemaah haji yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dapat dibayarkan dengan US. Dollar atau dengan mata uang rupiah sesuai dengan kurs transaksi Bank INDONESIA yang berlaku pada hari dan tanggal pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan PRESIDEN ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, maka Peraturan PRESIDEN Nomor 70 Tahun 2006 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 H/ 2006 M, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9 …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Lambock V. Nahattands