Pasal 3

(1) Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral

yang terkait dengan bidang perindustrian mengacu

pada KIN 2015-2019.

(2) Gubernur dan bupati/wali kota dalam menyusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang terkait dengan bidang perindustrian sejalan

dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota dan KIN 2015–2019.

(3) KIN 2015-2019 menjadi dasar Pemerintah Pusat dalam

pemberian fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2018, No.8 -4-