Pasal 7

(1) Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kewajiban

pelayanan publik untuk kegiatan pelayaran perintis yang

sudah ditetapkan dalam APBN digunakan sebagai dasar

untuk membuat kontrak dengan Badan Usaha Milik

Negara di bidang angkutan laut yang akan melaksanakan

kewajiban pelayanan publik untuk kegiatan pelayaran

perintis.

(2) Kontrak dengan Badan Usaha Milik Negara di bidang

angkutan laut ditandatangani segera setelah

diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

(3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling

sedikit memuat :

• para pihak yang melakukan perjanjian;

• pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian

yang jelas;

• hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam

perjanjian;

• nilai atau kontrak perjanjian, serta syarat-syarat

pembayaran;

• persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan

terinci;

• ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam

hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;

• penyelesaian perselisihan; dan

• ketentuan mengenai keadaan memaksa.

www.peraturan.go.id

2016, No.3 -6-