Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan angkutan pelayaran perintis adalah

pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang

www.peraturan.go.id

2016, No.3

ditetapkan Pemerintah untuk melayani daerah atau

wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan

perairan karena belum memberikan manfaat komersial.

1. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk

membiayai penugasan penyelenggaraan kewajiban

pelayanan publik untuk angkutan pelayaran perintis

yang besarnya adalah selisih antara biaya produksi dan

tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pelayaran.

1. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan

dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

1. Kapal Perintis Milik Negara adalah kapal yang dibeli atau

diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan

lainnya yang sah.