Perpres No. 19 Tahun 2026 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia - JDIH BPK
ffi PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2OLT tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang T\rnjangan Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (L,embaran Negara Republik Indonesia.Tahun 2OO2 Nomor 2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a168);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2OO1 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 52, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094l.sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2OOl tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17); SK No 270782 A 4.Peraturan...
Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2Ol7 tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 75); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
- T\rnjangan Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang anggota dalam suatu satuan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kompetensi jabatan, keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pasal 2 (1) Anggota Polri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Anggota Polri diberikan T\rnjangan Jabatan Fungsional Anggota Polri setiap bulan. (2) Jabatan... SK No 270783 A
P]IESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(2) Jabatan Fungsional Anggota Polri yang diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Akreditor Profesi dan Pengamanan Kepolisian; b. Pemeriksa Profesi dan Pengamanan Kepolisian; c. Penyelidik Pengam€rnan Internal; d. Tenaga Pendidik Kepolisian; e. Peneliti Ilmu Kepolisian; f. Analis Keuangan; g. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Polri; h. Perencana Umum Kepolisian; i. Perencana Anggaran Kepolisian; j. Penyuluh Hukum; k. Verifikator Keuangan Kepolisian;
- Penjamin Mutu Pendidikan; m. Asesor Sumber Daya Manusia Kepolisian; n. Psikolog Kepolisian; o. Agen tntelijen Kepolisian; p. Analis Intelijen; q. Penyidik Tindak Pidana; r. Pengawas Penyidikan Kepolisian; s. Pemeriksa Inafis Kepolisian; t. Pemeriksa Laboratorium Forensik Kepolisian; u. Perancang Peraturan Kepolisian; v. Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian; w. Widyaiswara Kepolisian; x. Penerjemah Polri; y. Penata Kehumasan Polri; z. Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian; aa. Auditor Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional; bb. Penata Kebijakan Kapolri; cc. Pilot Polri; dd. Auditor Kepolisian; ee. Tenaga Kedokteran dan Kesehatan Investigasi Kepolisian; ff. Dosen Kepolisian; gg.Teknisi... SK No 270784 A
PRESIDEN REPTJBLIK INDONESIA
gg. Teknisi Penjinakan Bom; hh. Teknisi Kimia, Biologi, dan Radioaktif; ii. Mekanik Kepolisian Udara; dan jj. Navigator Laut. (3) Besaran T\rnjangan Jabatan Fungsional Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 3 Pemberian T,rnjangan Jabatan Fungsional Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 4 Pemberian T\rnjangan Jabatan Fungsional Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihentikan apabila anggota Polri: a. diangkat dalam jabatan struktural; b. diangkat dalam jabatan fungsional lain; atau c. karena hal lain yang mengakibatkan pemberian T\rnjangan Jabatan Fungsional Anggota Polri dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 5 Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran T\rnjangan Jabatan Fungsional Anggota Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und€rngan. Pasal 6 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 270785 A Agar
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia.
orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2026 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2026 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 32 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan Administrasi Hukum, SK No 270768 A Djaman
PRESIDEN RET'UtsLIK TNDONESIA TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA A. Keahlian NO JABATAN FUNGSIONAL BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian AHLI UTAMA AHLI MADYA AHLI MUDA AHLI PERTAMA 1 Akreditor Profesi dan Pengamanan Kepolisian Rp1.752.000,00 Rp1.194.000,00 Rp952.000,00 Rp505.O00,OO 2 Pemeriksa Profesi dan Pengamanan Kepolisian 3 Penyelidik Pengamanan Internal 4 Tenaga Pendidik Kepolisian SK No 102760C Peneliti
REtrUBLIK INDONESIA
NO JABATAN FUNGSIONAL BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian AHLI UTAMA AHLI MADYA AHLI MUDA AHLI PERTAMA 5. Peneliti Ilmu Kepolisian Rp1.752.O0O,00 Rp1.194.000,00 Rp952.O00,00 Rp5O5.O00,O0 6. Analis Keuangan 7 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Polri 8. Perencana Umum Kepolisian 9 Perencana Anggaran Kepolisian 10. Penyuluh Hukum 11. Verifikator Keuangan Kepolisian t2. Penjamin Mutu Pendidikan 13. Asesor Sumber Daya Manusia Kepolisian Rp 1 .894.000,00 Rp 1 .29 1.000,00 Rp1.029.000,00 Rp540.O0O,00 t4. Psikolog Kepolisian 15. Agen Intelijen Kepolisian 16. Analis Intelijen SK No 102761 C Penyidik
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO JABATAN FUNGSIONAL BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian AHLI UTAMA AHLI MADYA AHLI MUDA AHLI PERTAMA t7. Penyidik Tindak Pidana Rp1.894.000,00 Rp1.291.OOO,00 Rp1.029.000,00 Rp540.O0O,O0 18. Pengawas Penyidikan Kepolisian 19. Pemeriksa Inafi s Kepolisian 20. Pemeriksa Laboratorium Forensik Kepolisian 21. Perancang Peraturan Kepolisian 22 Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian 23. Widyaiswara Kepolisian 24 Penerjemah Polri 25. Penata Kehumasan Polri 26. Pengembang Kepolisian Teknologi Informasi SK No 102762 C Auditor
PRE3IDEN REPUBLIK INDONESIA
NO JABATAN FUNGSIONAL BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian AHLI UTAMA AHLT MADYA AHLI MUDA AHLI PERTAMA 27. Auditor Sistem Pengamanan Obyek Vita1 Nasional Rp1.894.000,00 Rp1.291.000,00 Rp1.029.O00,O0 Rp540.00O,00 28. Penata Kebijakan Kapolri 29 Pilot Polri 30. Auditor Kepolisian 31. Tenaga Kedokteran dan Kesehatan Investigasi Kepolisian 32. Dosen Kepolisian 33 Teknisi Penjinakan Bom 34 Teknisi Kimia, Biologi, dan Radioaktif 35. Mekanik Kepolisian Udara 36 Navigator Laut SK No 102763 C B.Keterampilan...
l:l^1FFrf-I5N INDONESIA 5- B. Keterampilan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRABOWO SUBIANTO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA NO. JABATAN FUNGSIONAL BESARAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan PENYELIA MAHIR TERAMPIL PEMULA I Teknisi Penjinakan Bom Rp844.OO0,00 Rp487.000,00 Rp360.0O0,0O Rp30O.0OO,OO 2 Teknisi Kimia, Biologi, dan Radioaktif 3 Mekanik Kepolisian Udara 4 Navigator Laut SK No 102759 C vanna Djaman
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2OLT tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu
