Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK

Pasal 1

(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Pusat Koordinasi ASEAN

untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan

Bencana mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian

Keistimewaan dan Kekebalan (Agreement between the

Government of the Republic of Indonesia and ASEAN Co- ordinating Centre for Humanitarian Assistance on

Disaster Management on Hosting and Granting

Privileges and Immunities) yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2016 di Jakarta, Indonesia.

(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan

Bencana mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan (Agreement between the

Government of the Republic of Indonesia and ASEAN Co-

ordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management on Hosting and Granting

Privileges and Immunities) dalam bahasa Indonesia dan

bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden

ini.

www.peraturan.go.id

2018, No.38 -4-

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Maret 2018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Maret 2018

,

ttd.

www.peraturan.go.id

2018, No.38 -5-

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerja

sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan

dalam Penanggulangan Bencana, pada tanggal 23

Februari 2016 di Jakarta, Indonesia, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan

Bencana mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian

Keistimewaan dan Kekebalan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and ASEAN Co-

www.peraturan.go.id

2018, No.38 -2-

ordinating Centre for Humanitarian Assistance on

Disaster Management on Hosting and Granting Privileges and Immunities);

  • bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a perlu disahkan sebagai dasar hukum

ketuanrumahan, pemberian keistimewaan, dan

pemberian kekebalan bagi Pusat Koordinasi ASEAN

untuk bantuan kemanusiaan dalam penanggulangan bencana;

  • bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional, pengesahan Persetujuan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan

dengan Peraturan Presiden;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

www.peraturan.go.id

2018, No.38 -3-

Referensi Silang (2)
UU 24/2000 — PERJANJIAN INTERNASIONAL
UU 24/2000 — PERJANJIAN INTERNASIONAL [Pasal 11 ayat (1)]