Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, BPN menyelenggarakan fungsi:

• pen5rusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan pertanahan;
• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah;
• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
• perllmusan

SK No 247306A

PRESIDEN

• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang;
• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan;
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
• pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
• pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
• pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi