Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan

Konflik Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

• perumuszrn kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan ;
• pelalsanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan;
• penJrusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pen€rnganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan yang diberikan oleh Menteri. C. pelaksanaan fungsi lain Bagian . . .

SK No247206A

FRESIDEN

Bagian Kesepuluh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia