Pasal 5

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program penanggulangan

kemiskinan, Pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

(2) Pembentukan Tim, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata

kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden tersendiri.