Pasal 12

(1) Dalam hal organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 1 belum terbentuk maka Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengkoordinasikan:

• Kementerian Dalam Negeri;

• Kementerian Luar Negeri;

• Kementerian Pertahanan;

• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

• Kementerian Komunikasi dan Informatika;

5 / 10

www.hukumonline.com

• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan

• Instansi lain yang dianggap perlu.

(2) Kementerian lain di luar Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf

f dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum dan keamanan.