Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi wajib melaksanakan

agenda reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara

berkala oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara

sendiri-sendiri maupun bersama-sama.