Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan di lingkungan Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ditetapkan

oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi sesuai

dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan di

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), kelas jabatan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal

Mahkamah Konstitusi setelah mendapat persetujuan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

www.peraturan.go.id

2015, No.389 -6-