Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan di lingkungan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan persetujuan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan di

lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas

jabatan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setelah mendapat

persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

www.peraturan.go.id

2015, No.388 -6-