Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di

lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional ditetapkan oleh Kepala Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sesuai

dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari

para pemangku jabatan di lingkungan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan

ditetapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional sesuai dengan persetujuan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

www.peraturan.go.id

2015, No.386 -6-