Pasal 7

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan

Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

• melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa

tanggung jawab untuk mencapai sasaran,

kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan

Barang/Jasa;

• bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga

kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah

penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

• tidak saling mempengaruhi baik langsung

maupun tidak langsung yang berakibat

persaingan usaha tidak sehat;

• menerima dan bertanggung jawab atas segala

keputusan yang ditetapkan sesuai dengan

kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

• menghindari dan mencegah terjadinya

pertentangan kepentingan pihak yang terkait,

baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

dalam Pengadaan Barang/Jasa;

• menghindari dan mencegah pemborosan dan

kebocoran keuangan negara;

• menghindari dan mencegah penyalahgunaan

wewenang dan/atau kolusi; dan

• tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak

menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari

atau kepada siapapun yang diketahui atau patut

diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

www.peraturan.go.id

2018, No.33 -13-

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:

• Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada

suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi,

Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan

usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang

sama;

• konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan

Konstruksi bertindak sebagai pelaksana

Pekerjaan Konstruksi yang

direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam

pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

• konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;

• pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;

• PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik

langsung maupun tidak langsung mengendalikan

atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau

• beberapa badan usaha yang mengikuti

Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang

sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari

50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang

saham yang sama.

www.peraturan.go.id

2018, No.33 -14-

Bagian Kesatu

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa