Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan di lingkungan Lembaga

Ketahanan Nasional ditetapkan oleh Gubernur Lembaga

Ketahanan Nasional sesuai dengan persetujuan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan di

lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan oleh

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional setelah

mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidangkeuangan.