Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan

Peraturan Presiden ini, diatur oleh Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum setelah berkoordinasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.