Pasal 22

(1) Hubungan kerja antara badan pelaksana penyuluhan dengan Balai

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan bersifat pembinaan dan pengawasan.

(2) Hubungan kerja antara Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan dengan badan pelaksana penyuluhan bersifat konsultatif fungsional.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.311 9